NARADASUARA.COM | MEDAN – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera Utara memicu keresahan masyarakat dan mendapat sorotan tajam dari Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (AMSU). Menurut AMSU, kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola distribusi energi yang harus segera dievaluasi secara menyeluruh oleh pihak yang berwenang.
Koordinator AMSU, Hamsar Hsb, menilai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU hingga sulitnya masyarakat memperoleh BBM tidak dapat lagi dianggap sebagai persoalan yang bersifat sementara. Kondisi tersebut telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
"BBM merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Ketika masyarakat harus mengantre berjam-jam bahkan berhari-hari demi memperoleh bahan bakar, maka kondisi ini patut dipertanyakan. Publik berhak mengetahui secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana langkah konkret penyelesaiannya," tegas *Hamsar Hsb*, Koordinator AMSU.
AMSU mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk segera memberikan penjelasan secara transparan terkait penyebab kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara, sekaligus memaparkan langkah-langkah strategis agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Lebih lanjut, Hamsar Hsb menegaskan bahwa apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya perbaikan yang signifikan, maka evaluasi terhadap kinerja jajaran yang bertanggung jawab merupakan langkah yang patut dipertimbangkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kami mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap kinerja PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. Jangan biarkan masyarakat terus menjadi korban akibat persoalan distribusi BBM yang belum terselesaikan. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Apabila pelayanan kepada masyarakat terus mengalami hambatan tanpa solusi yang jelas, maka evaluasi terhadap pimpinan menjadi langkah yang wajar dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Hamsar Hsb.
AMSU juga meminta *Kementerian BUMN, Direksi PT Pertamina, serta instansi terkait untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Sumatera Utara. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan penyebab kelangkaan dapat diidentifikasi secara objektif dan apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan adanya pelanggaran, maka harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
"Rakyat tidak membutuhkan alasan yang berulang-ulang. Rakyat membutuhkan kepastian distribusi BBM yang normal, pelayanan yang maksimal, dan tindakan nyata dari para pemangku kebijakan. Jangan biarkan kepercayaan publik terus terkikis akibat persoalan yang terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas," tutup Hamsar Hsb, Koordinator Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (AMSU).
