Naradasuara.com - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah di Sumatera Utara mendapat apresiasi dari masyarakat. Namun publik menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu kasus.
Masyarakat mendesak KPK untuk menindaklanjuti setiap laporan dan dugaan korupsi yang memiliki dasar hukum, tanpa tebang pilih dan tanpa memandang jabatan. Konsistensi dalam penegakan hukum dinilai krusial untuk menjaga legitimasi lembaga antirasuah dan menumbuhkan kembali kepercayaan publik yang selama ini terkikis oleh sejumlah kasus korupsi.
“Kami mengapresiasi langkah awal KPK, namun ini belum cukup. KPK harus menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun—baik pejabat lokal maupun elite politik,” ujar Wildan Ansori Hasibuan, Ketua Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Sumut. Menurut Wildan, penindakan yang berkesinambungan dan transparan akan menjadi sinyal kuat bahwa upaya pemberantasan korupsi berjalan tanpa kompromi.
Korupsi telah menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat, terutama kelompok paling rentan. Sejumlah proyek penting infrastruktur, layanan publik, dan alokasi anggaran kesejahteraan terancam tidak tepat sasaran akibat kebocoran dana. Karena itu, jika terdapat bukti yang cukup, KPK diharapkan berani mengusut dugaan korupsi kepala daerah lainnya di Sumatera Utara secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat meminta agar proses penyelidikan dilaksanakan dengan keterbukaan informasi yang memadai, sambil tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mereka juga menyoroti pentingnya kerja sama antar-penegak hukum—termasuk kejaksaan dan kepolisian—serta peran pengawasan DPRD dan masyarakat sipil untuk memastikan kasus ditangani menyeluruh sampai ke akar masalah.
“Kita tidak hanya menuntut penindakan, tetapi juga perbaikan sistem yang mencegah korupsi berulang,” tambah Wildan. Ia menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap proyek-proyek strategis dan mekanisme pengadaan yang lebih ketat untuk melindungi uang rakyat.
Publik meminta KPK mempublikasikan perkembangan kasus secara berkala dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil, sehingga masyarakat dapat memantau proses penegakan hukum. Dengan demikian, harapan untuk terciptanya pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang adil bisa semakin mendekati kenyataan.
Rakyat tidak hanya menunggu penindakan terhadap satu kasus, tetapi juga komitmen nyata bahwa tidak ada siapa pun yang kebal hukum. Penegakan yang konsisten dan akuntabel menjadi ukuran sejati dari keberhasilan pemberantasan korupsi di Sumatera Utara.
(Redaksi)
